• Tlp : ( 031 ) 99842200, 99842221
  • Email : tkijatim@gmail.com
upt

Berita

Atasi Kendala Ketrampilan, Disnakertrans Jatim Bangun BLK dengan Pola Public Private Partnership

  • Selasa, 2020-05-12 - 13:09:22 WIB
  • Administrator
UPT

Disnakertrans Provinsi JawaTimur membuat terobosan dalam upaya mempermudah penempatan calon pekerja migran sector formal asal JawaTimur. Melalui kerjasama Public Private Partnership dengan PT Eka International Consultant dan tenaga ahlidari Taiwan, Disnakertrans Jatim akan memberikan pelatihan secara gratis kepada calon pekerja migran di BLK Wonojati dan BLK Singosari Malang. Naskah kerjasama yang akan diawali tahun 2020 ini dilakukan oleh Kadisnakertrans Jatim Himawan Estu Bagijo dan CEO PT Eka Internasional Consultant, Fenny Chkritalia. Dalam penandatanganan naskah kerjasama.Melalui pola kerjasama Public Privat Partnership, Negara dan masyarakat Jatim lebih diuntungkan.Selain pelatihan yang sesuai kebutuhan pasar, kualitas instruktur dan kurikulum, dana dan jaminan job order serta penempatan kerja di luar neger ibaik di sector informal maupun formal. Selain itu, pekerja migrant purna kerja akan dibantu dalam pengelolaan keuangan keluarga, berwirausaha atau kembali bekerja di perusahaan asing di Jatim (majalah sdmplus, desember 2020)

 “ Memiliki kompentensi adalah kesiapan diri untuk memasuki dunia kerja, terlebih pasar kerja di luar negeri yang memiliki resiko lebih tinggi. Pembangunan Balai Latihan Kerja bagi pekerja migran Indonesia melalui pola kerjsama ini sangat baik, karena memadukan dua keunggulan lembaga secara efisien untuk percepatan penyedian tenaga kerja yang terampil. Memiliki kompentensi adalah perlindungan diri yang terbaik. “  kata DR. Himawan Estu Bagijo, SH, MH-Kadisnakertrans Prov. Jatim dalam sambutan sebelum tandatangan naskah kerjasama.

  1. Keuntungan Skema Kerjasama

Keunggulan dari pola kerjasama ini, BLK pemerintah akan sangat diuntungkan dari aspek pengadaan instruktur, kurikulum, biaya latihan yang standar, kepastian penempatan ke luar negeri serta kesediaan pihak ke tiga membantu menempatkan PMI purna dijabatan formal untuk dipasarkan digrup-grup perusahaan Internasional (PMA) di Jawa Timur (Indonesia). BLK pemerintah diuntungkan juga karena tidak harus mengeluarkan modal investasi gedung dan sarana dan variable cost (biaya tidak tetap), sedang swasta diuntungkan dari goodwill kualitas PMI asal Jatim, BLK dan Disnakertrans Prov. Jatim yang sudah baik dimata masyarakat dan negara penempatan lainnya di luar negeri. Disisi lain keberadaan BLK Pemerintah, telah memiliki nilai jual “good will” pengakuan dari masyarakat, selain aspek gedung, sarana kelas dan workshop, keberadaan Tempat Uji Kompentensi (TUK) dan anggaran.

 

Manfaat lain bagi Calon Pekerja Migran Indonesia adalah adanya terobosan baru penempatan PMI Formal Manufaktur ke Taiwan melalui Direct Hiring (perekrutan langsung), program “ Special Placement Program to Taiwan” ( SP2T ), program Special Skill Workers (SSS) ke Jepang, Program Zero Cost untuk lowongan formal sektor manufatur di Malaysia, menjadi salah satu terobosan program baru dari pemerintah, selain Implementasi amanat UU 18 Tahun 2017 Pasal 5, Pasal 30 dan Pasal 40. Selain itu, keuntungan program kerjasama ini guna memperkuat layanan publik Disnakertrans Prov.Jatim, Inisiasi keberadaan Bursa Kerja di LTSA dan peningkatan Penerimaan Asli Daerah (PAD) serta mengurangi peran dan beban biaya calo.

Terobosan lain yang dapat diterapkan melalui skema kerjasama ini adalah :

  1. Optimalisasi networking rekrut calon PMI bekerjasama dengan berbagai pihak, disnaker kab/kota, BLK, desmigratif, Kantor Desa dan jaringan online
  2. Penggunaan Bursa LTSA, Bursa 3in1 di BLK, Bursa di Disnaker kab/kota dan aktivitas Job Fair atau layanan publik mobil keliling
  3. Pengembangan jaringan latihan komunal, BLK komunitas dan kelompok Purna Tugas PMI untuk penyediaan calon PMI mandiri.
  4. Kerangka kerjasama dengan P3MI yang terseleksi
  5. Penggunaan bantuan layanan pelatihan dan penempatan kerja
  6. Tempat Uji Kompentensi
  7. Rintisan layanan pelatihan kerja dan bursa kerja berbasis aplikasi
  8. Skema biaya pelatihan dan penempatan, pola subsidi dan penggunaan sumber pembiayaan pihak lain

Pada akhirnya pelaksanaan skema kerjasama pola Public Private Partnership ini dilakukan mengatasi kendala klasik keterbatasan anggaran, instruktur dan layanan publik yang kurang responsif. Kerjasama ini merupakan gabungan keunggulan masing-masing pihak guna percepatan hadirnya peran BLK pemerintah membantu menyediakan calon Pekerja Migran Indonesia yang terampil dan kompenten sesuai amanah UU No. 18 Tahun 2017 serta bertujuan mengurangi peran beban biaya calo.

     

Setidaknya melalui skema kerjasama ini, ada 3 (tiga) hal keuntungan langsung dari kebijakan intervensi pemerintah ini, yaitu tersedianya layanan informasi, desiminasi dan platform pencocokan pekerjaan (job matching), mengurangi cost structure biaya pelatihan dan uji kompentensi guna membantu mempercepat penyediaan calon pekerja migran yang terampil serta upaya monev yang berkelanjutan untuk menghasilkan perbaikan inovasi layanan kepada masyarakat. Semoga.