• Tlp : ( 031 ) 99842200, 99842221
  • Email : tkijatim@gmail.com
upt

Berita

Cegah TKI Ilegal, Pemprov Permudah Layanan Kerja di Luar Negeri Berbasis Android

  • Kamis, 2020-01-09 - 07:53:10 WIB
  • Administrator
UPT

Jatim Newsroom- Mencegah perekrutan calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan bekerja di luar negeri secara ilegal, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja (P2TK) berupaya meningkatkan pelayanan dengan berbagai inovasi untuk mempermudah memperloleh informasi, serta memberikan kemudahan pelayanan dokumen persyaratan bekerja di luar negeri secara legal.

Kemudahan akses pelayanan ini dilakukan melalui Sarana Informasi Pelayanan Terpadu Pekerja Migran Indonesia (Simpadu-PMI) berbasis android. Sedangkan untuk mempermudah pelayanan dokumen persyaratan kerja di luar negeri melalui Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang berada di satu komplek dengan kantor UPT.P2TK di Jalan Bendul Merisi Surabaya.

Kepala UPT P2TK, Budi Raharjo menerangkan, secara keseluruhan sesuai amanat UU Nomor18 Tahun 2017  tugas Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten dan Kota untuk melayani Pekerja Migran sebelum, selama dan sesudah bekerja di luar negeri sampai memastikan kepulangannya di daerah asal.

Menurut Pejabat Eselon III tersebut semua telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan mendorong Pemerintah Kabupaten dan Kota juga melakukan hal yang sama. Ia mengakui pelayanan secara menyeluruh kepada calon PMI ini masih perlu ditingkatkan terutama dalam pencegahan PMI non prosedural dan penyiapan calon Pekerja Migran yang trampil dan kompeten melalui Balai Latihan Kerja (BLK).

Pendirian Kantor LTSA di Kabupaten dan Kota terutama di kantong-kantong daerah asal PMI di Jatim seperti Malang Raya, Ponorogo dan sekitarnya, wilayah Jember dan daerah lain. "Pemerintah Provinsi Jatim melalui Dinas Tenaga Kerja Provinsi maupun Kabupaten dan Kota harus berkomitmen melayani kepada calon PMI ini sesuai semangat UU Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dengan upaya pencegahan PMI Non Prosedural serta menyiapkan tenaga kerja trampil melalui BLK di daerah serta keberadaan LTSA PMI Jatim  juga perlu direflikasi didaerah potensi PMI," terang Budi, Rabu (08/01).

Data LP3TKI Surabaya menyebutkan, total PMI asal Jatim sampai dengan bulan Desember 2019 berjumlah 65.953 orang dengan embarkasi Juanda sebanyak 21.488 orang (32,58%) dan non embarkasi Juanda sebesar 67,42% atau 44.465 orang.

PMI dari Jatim ini terbagi yang bekerja di sektor formal berjumlah 25.671 orang dan bidang informal ada 40.282 orang. "Dari total jumlah PMI asal Jatim ini pekerja wanita lebih banyak yaitu 48.791 orang sisanya laki-laki, dari angka diatas juga menunjukkan pekerjaan sektor informal masih lebih banyak yakni mencapai 61.08% bidang ini biasa diisi wanita," paparnya.

Sedangkan rekapitulasi hasil layanan LTSA P2MI Jatim, yang terdiri dari 13 layanan sampai akhir tahun ini berjumlah 82.286 layanan, kunjungan informasi dan konsultasi on line Simpadu-PMI pada tahun 2019 sebanyak 19.621 orang, dukungan layanan mobil sosialisasi Simpadu-PMI di 13 lokasi kegiatan.

Estimasi remintasi pengiriman dari para pejuang keluarga pahlawan devisa ini ke daerah asal selama 5 tahun mencapai 8.025 triliun. "Dari data-data tersebut menunjukkan kinerja positif yang ditandai dengan diraihnya penghargaan di tingkat nasional, namun juga kita akui masih banyak PR yang harus dilakukan, komitmen Pemprov. Jatim untuk pelayanan penempatan dan perlindungan PMI," pungkasnya. (pno)