• Tlp : ( 031 ) 99842200, 99842221
  • Email : tkijatim@gmail.com
upt

Berita

Inovasi Perbaikan Perlindungan Pekerja Migran dari Hulu : Pembangunan BLK PMI Pola Public Private Partnership di Jatim

  • Sun, 2020-05-24 - 11:47:30 WIB
  • Administrator
UPT

 

PEMBANGUNAN BLK PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI JATIM

MELALUI SKEMA PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP

 Oleh : Budi Raharjo

 Keynote :

 “ Memiliki kompentensi adalah kesiapan diri untuk memasuki dunia kerja, terlebih pasar kerja di luar negeri yang memiliki resiko lebih tinggi. Pembangunan Balai Latihan Kerja bagi pekerja migran Indonesia melalui pola kerjsama ini sangat baik, karena memadukan dua keunggulan lembaga secara efisien untuk percepatan penyedian tenaga kerja yang terampil. Memiliki kompentensi adalah perlindungan diri yang terbaik. “ (DR. Himawan Estu Bagijo, SH, MH-Kadisnakertrans Prov. Jatim)

 

 

  1. Latar Belakang

Perkembangan pasar Tenaga kerja diluar negeri atas permintaan terhadap Pekerja Migran Indonesia dari berbagi Negara terus meningkat. Situasi ini merupakan peluang bagi pencari kerja yang belum mampu terserap di pasar kerja dalam negeri. Oleh karena itu ketrampilan Calon Pekerja Migran Indonesia harus menjadi perhatian dengan titik tekan pada peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan dan keterampilan sehingga memiliki daya saing yang tinggi. Disisi lain, mutu sumber daya manusia yang dihasilkan dari dunia pendidikan formal pada kenyataanya belum dapat diterima didunia kerja oleh karena tingkat pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja serta kompetensi yang di miliki belum memenuhi standart dan syarat sebagaimana kriteria yang di terapkan di perusahaan yang ada diluar negeri khususnya negera pengguna Pekerja Migran Indonesia.

 

Pada tahun mendatang kebutuhan lowongan pekerjaan di pasar luar negeri di berbagai sektor akan meningkat seperti ; Manufaktur, Konstruksi, Nursing Home, Peternakan, perkebunan. Peluang Pekerja Migran Indonesia sangat terbuka lebar dan attude PMI masih lebih diminati apabila dibanding dengan pekerja migran asing dari Negara lain. ILO dalam laporannya mengenai ‘The Future of Jobs’ menuliskan kebutuhan jabatan di pasar dunia dimasa datang yaitu “Green Jobs, Rural Economic Workers, Care Economic Workers, Global Supply Chain Workers, Gig Economic Workers dan The Robotic Age “. Khusus kebutuhan penempatan Pekerja Migran Indonesia dapat mengisi kebutuhan dimasa datang tersebut terutama untuk jabatan perawat (care economic workers) dan jabatan operator atau pekerja manufactur (global supply chain workers).

 

Persediaan calon tenaga kerja yang berasal dari alumni dan keluaran dari Sekolah Menengah Atas (SLTA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), masih belum dapat memenuhi lowongan kerja yang ada. Rata – rata mereka belum memilki keterampilan dan kompetensi yang sesuai dengan persyaratan lowongan kerja ada khususnya lowongan kerja di luar negeri yang memiliki persyaratan dan kesiapan mental yang berbeda. Oleh karena itu yang diharapkan dapat menjembatani antara dunia pendidikan dan Dunia Kerja atau Industri diluar negeri adalah Lembaga Balai Latihan Kerja yang berbasis Kompetensi. Penyediaan Calon Pekerja Migran selama ini dilakukan oleh BLK swasta yang menjadi satu kesatuan bisnis Perusahaan Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI).

 

Disisi lain, keberadaan Balai latihan Kerja (BLK) Pemerintah yang dikelola Disnakertrans Prov. Jatim, belum berorientasi melatih calon pekerja migran, dengan berbagai alasan antara lain :

  1. Keterbatasan anggaran
  2. Keterbatasan instruktur dan kurikulum
  3. Keterbatasan pemahaman potensi pasar kerja luar negeri dan masih fokus melatih untuk pemenuhan pasar kerja dalam negeri
  4. Kehati-hatian terhadap aturan hukum, cost structure dan kasus-kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
  5. Image masih spesifik melatih tenaga Penata Laksana Rumah Tangga

 

Data penempatan Pekerja Migran Indonesia asal Jawa Timur berdasar laporan Buku Informasi Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian 2019, menuliskan dalam 2 (dua) tahun terakhir selama tahun 2018-2019 penempatan PMI asal Jawa Timur pada jenis jabatan informal masih lebih dominan dibandingkan jabatan formal. Di tahun 2018 penempatan PMI pada jenis jabatan formal sebesar 31.97% dan jabatan informal 68.03%. Sementara di tahun 2019 berdasar data yang diolah dari UPT P2TK yang bersumber dari siskotkln BNP2TKI, maka penempatan PMI asal Jatim untuk jabatan formal naik menjadi 37.66% dan jabatan informal turun menjadi 62.34%.

Berdasar jenis kelamin, sektor jabatan informal tahun 2019 masih didominasi PMI perempuan sebanyak 51.437 orang (74.83%), sedang jabatan formal lebih banyak diisi oleh PMI laki-laki sebanyak 17.303 orang (25.17%). Jabatan informal terbanyak masih diisi oleh PMI wanita mengisi sektor lapangan usaha jasa kemasyarakatan sosial dan perorangan pada jabatan Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) atau House Maid. Sedangkan jabatan formal masih didominasi kaum laki-laki dan terbanyak bekerja di industri pengolahan dengan jabatan tenaga operator di sektor jasa perorangan untuk jabatan pengemudi/sopir dan jabatan operator produksi disektor manufactur/industri, jasa perhotelan dan pariwisata.  

 

Problematikan kebijakan dan permasalahan program migrasi di Jawa Timur secara umum, masih diwarnai oleh belum implementatifnya UU 18 tahun 2017 beserta aturan turunan dan dampak dualisme kelembagaan, masih tingginya penempatan tenaga kerja sektor informal yang diisi oleh pekerja wanita dan masih tingginya penempatan pekerja migrant non prosedural. Rendahnya tingkat pendidikan dan ketrampilan menimbulkan kerawanan ekspoitasi pekerja migrant saat bekerja seperti gaji tidak dibayar/terlambat, beban kerja yang berat, tidak ada waktu libur dan tidak ada tunjangan lembur.

 

Disisi lain, laporan dari Bank Indonesia dan hasil perhitungan estimasi pengiriman gaji Pekerja Migran Indonesia (Remitansi) asal Jatim, terus meningkat dan dampaknya mampu mensejahterakan keluarga dan komunitas didaerah asalnya. Catatan Bank Indonesia remitansi Pekerja Migran asal Jatim tahun 2015 sebesar Rp. 2.688 Trilyun sampai dengan di tahun 2019 ini sebesar Rp 8.025 Trilyun. Lebih dari 90 persen pekerja migran saat ini menyatakan mereka mengirimkan uangnya melalui jalur formal.

Data dari world bank, penggunaan uang remaitansi sekitar 41 persen dari rumah tangga pekerja migran menggunakan remitansinya untuk biaya pendidikan, 15 persen menginvestasikannya ke modal usaha, dan 22 persen menyimpan uang tersebut dalam bentuk tabungan. Kecenderungan suatu rumah tangga migran untuk melakukan investasi jangka panjang ini sedikit lebih tinggi jika pekerja migran adalah wanita

Bank Dunia dalam laporannya Pekerja Global Indonesia: Antara Peluang dan Risiko “, telah menyediakan landasan referensi yang kuat bagi pemerintah untuk mengambil tindakan yang dibutuhkan. Untuk melaksanakan reformasi kebijakan yang memfasilitasi migrasi dengan lebih baik, menjadi lebih aman dan mendatangkan manfaat secara optimal. Hal ini akan Perlunya intervensi pemerintah ini diharapkan mampu mendatangkan perubahan, meningkatkan keahlian dan kompetensi, meningkatkan data tawar (bargaining position) yang dampaknya mampu memperbaiki kehidupan pekerja migran dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

 Pekerja migran kebanyakan berpendidikan rendah, meskipun secara bertahap mereka menjadi lebih berpendidikan dari sebelumnya.  Secara nasional, lebih dari tiga  perempat  (78 persen) pekerja migran saat ini adalah lulusan sekolah menengah pertama atau lebih rendah, dengan setengahnya hanya menyelesaikan sekolah dasar. Sedang di Jatim komposisi pendidikan Pekerja Migran, 61 persen lebih pendidikan SLTP dan SLTA. Masih adan 11.27% berpendidikan Sekolah Dasar.

 

NO

URAIAN

2018

%

2019

%

Jenis Jabatan :

       

1.

Formal

22.507

31.97%

25.886

37,66%

2.

Informal

47.874

68.03%

42.854

62,34%

Jenis Kelamin :

       

1.

Laki-laki

16.141

22.93%

17.303

25,17%

2.

Perempuan

54.240

77.07%

51.437

74,83%

Tingkat Pendidikan :

       

1.

Sekolah Dasar

7.409

12,23%

7.433

11,27 %

2.

SLTP Sederajat

21.577

35,62 %

21.920

33,24 %

3.

SLTA Sederajat

17.543

28,96 %

18.393

27,89 %

4.

Diploma Sederajat

294

0,49 %

326

0,49 %

5.

Sarjana Sederajat

206

0,34 %

266

0,41 %

6.

Lain-lain

39.948

56.75 %

20.402

29.67 %

JUMLAH

70.381

100%

68.740

100%

*) sumber Sisko TKLN-BNP2TKI

 

Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, profil pekerja migran Indonesia, telah berubah, sehingga pekerja migran Indonesia khususnya asal Jawa Timur tidak lagi dapat diwakili oleh satu profil saja yang dominasi pekerja wanita dengan jabatan disektor informal dan berpendidikan rata-rata SLTP-SLTA. Demikian juga kebutuhan pasar kerja di luar negeri telah berubah seiring pertumbuhan ekonomi secara global dan dampak perubahan komposisi demografi dunia, yang lebih meminta ketrampilan yang bersertifikasi.

 

Banyak upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk memperbaiki tingkat ketrampilan sebagai salah satu bentuk perlindungan bagi pekerja migran. yang Ditawarkan Bank Dunia dalam strategi jangka panjang untuk perbaikan kebijakan dan program migrasi adalah :

  1. Menciptakan pasar kerja profesional bagi pekerja migran internasional
  2. Merampingkan dokumentasi dan proses pra-keberangkatan
  3. Meningkatkan standar perlindungan pekerja selama berada di luar negeri
  4. Mempertahankan manfaat dari pengalaman bermigrasi dan remitansi
  5. Meninjau kembali pengaturan kelembagaan dan menerapkan monitoring dan evaluasi yang lebih baik

 

Dari data diatas, disimpulkan bahwa potensi peluang kerja di luar negeri masih sangat besar dan terbuka serta remitansinya sangat bermanfaat baik untuk keluarga dan pembangunan ekonomi daerah. Namun pertanyaannya sampai sekarang adalah akankah penempatan pekerja Migran Indonesia di Jatim khususnya tetap terus mengisi jabatan sektor informal, yang potensi bermasalahnya lebih besar ? atau perlu dimulai intervensi pemerintah sesuai saran Bank Dunia, dengan menyiapkan calon pekerja migran Indonesia sektor informal berkeahlian dan formal kompenten melalui aktivitas edukasi, pelatihan di BLK, perbaikan layanan dokumen dan layanan bursa kerja.

 

Disadari atau tidak, bahwa permasalahan terkait kebijakan migrasi masih cukup rumit dan sampai saat ini, implementasi UU 18 tahun 2017 beserta aturan pendukung migrasi juga masih belum optimal. Masih dibutuhkan komitmen kuat agar fasilitasi migrasi lebih efisien, memastikan praktik migrasi yang aman dan efektif serta mengurangi peran calo.

 

 

  1. Tujuan kerja sama Public Private Partnership

Merupakan sebuah program tindak lanjut implementasi UU No 18 Tahun 2018 tentang pelindungan Pekerja Migran Indonesia dimana peran Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah melalui Balai Latihan Kerja mampu membantu, melatih dan menyiapkan Calon Pekerja Migran yang berkualitas dan berkompetensi untuk mengisi jabatan di pasar kerja di luar negeri. Selain itu, bertujuan untuk mengembangkan potensi BLK pemerintah untuk mampu melatih dan mengisi pasar kerja luar negeri baik untuk jabatan informal maupun formal sebagai dampak ‘Bonus Demografi di Indonesia dan Meningkatnya Indeks Harapan Hidup’ di Negara-negara tertentu.

 

Melalui kerjasama Pemerintah dan swasta diharapkan mampu  mengoptimalkan potensi masing-masing. Peran BLK Pemerintah didorong memberikan kontribusi nyata kepada peningkatan ketrampilan Calon Pekerja Migran yang pada akhirnya penempatan Pekerja Migran di luar negeri memiliki nilai tawar dari pihak pengguna (user). BLK swasta yang memiliki keunggulan instruktur dan kurikulum dapat bekerjasama untuk membantu calon Pekerja Migran lebih kompenten dan sesuai amanah UU No 18 tahun 2017.

 

 

  1. Keuntungan Skema Kerjasama

Keunggulan dari pola kerjasama ini, BLK pemerintah akan sangat diuntungkan dari aspek pengadaan instruktur, kurikulum, biaya latihan yang standar, kepastian penempatan ke luar negeri serta kesediaan pihak ke tiga membantu menempatkan PMI purna dijabatan formal untuk dipasarkan digrup-grup perusahaan Internasional (PMA) di Jawa Timur (Indonesia). BLK pemerintah diuntungkan juga karena tidak harus mengeluarkan modal investasi gedung dan sarana dan variable cost (biaya tidak tetap), sedang swasta diuntungkan dari goodwill kualitas PMI asal Jatim, BLK dan Disnakertrans Prov. Jatim yang sudah baik dimata masyarakat dan negara penempatan lainnya di luar negeri. Disisi lain keberadaan BLK Pemerintah, telah memiliki nilai jual “good will” pengakuan dari masyarakat, selain aspek gedung, sarana kelas dan workshop, keberadaan Tempat Uji Kompentensi (TUK) dan anggaran.

 

Manfaat lain bagi Calon Pekerja Migran Indonesia adalah adanya terobosan baru penempatan PMI Formal Manufaktur ke Taiwan melalui Direct Hiring (perekrutan langsung), program “ Special Placement Program to Taiwan” ( SP2T ), program Special Skill Workers (SSS) ke Jepang, Program Zero Cost untuk lowongan formal sektor manufatur di Malaysia, menjadi salah satu terobosan program baru dari pemerintah, selain Implementasi amanat UU 18 Tahun 2017 Pasal 5, Pasal 30 dan Pasal 40. Selain itu, keuntungan program kerjasama ini guna memperkuat layanan publik Disnakertrans Prov.Jatim, Inisiasi keberadaan Bursa Kerja di LTSA dan peningkatan Penerimaan Asli Daerah (PAD) serta mengurangi peran dan beban biaya calo.

Terobosan lain yang dapat diterapkan melalui skema kerjasama ini adalah :

  1. Optimalisasi networking rekrut calon PMI bekerjasama dengan berbagai pihak, disnaker kab/kota, BLK, desmigratif, Kantor Desa dan jaringan online
  2. Penggunaan Bursa LTSA, Bursa 3in1 di BLK, Bursa di Disnaker kab/kota dan aktivitas Job Fair atau layanan publik mobil keliling
  3. Pengembangan jaringan latihan komunal, BLK komunitas dan kelompok Purna Tugas PMI untuk penyediaan calon PMI mandiri.
  4. Kerangka kerjasama dengan P3MI yang terseleksi
  5. Penggunaan bantuan layanan pelatihan dan penempatan kerja
  6. Tempat Uji Kompentensi
  7. Rintisan layanan pelatihan kerja dan bursa kerja berbasis aplikasi
  8. Skema biaya pelatihan dan penempatan, pola subsidi dan penggunaan sumber pembiayaan pihak lain

 

  1. Skema Kerjasama

Skema

Kerjasama

Peran

Hasil

Penyelenggaraan pelatihan kerja, Uji Kompetensi,Pemanfaatan sarpras dan komsultasi pelatihan serta penempatan kerja ke luar negeri

Pemerintah

Swasta

 

1. Gedung,Kelas/Workshop dan sarana penunjang BLK

2. Bantuan Pomosi dan Bursa Kerja

3. Subsidi bantuan dana pelatihan/penempatan

4. Tim Pembina dan Monev

 

1.  Kurikulum, Instruktur, Sarpas inti dan Modal Operasional

2.  Kerjasama dengan P3MI

3.  Biaya Sewa Sarpas

1. Tersediannya Calon Pekerja Migran yang kompenten

2. Bantuan Pelatihan dan Penempatan Kerja

3. Penempatan CPMI kompenten

4. Mengurangi peran/beban calo

 

Yang menjadi tugas dan tanggung jawab Disnakertrans Prov. Jatim dalam skema kerjasama ini sebagai berikut   :

  1. Memberikan perlindungan dan pengawasan kepada calon peserta pendidikan dan pelatihan yang sedang melakukan proses kegiatan pelatihan di BLK.
  2. Menyediakan dan memfasilitasi calon peserta pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan fix cost, Sarana prasarana, gedung, ruang kelas, ruang workshop, sarana olah raga, aula, ruang perpustakaan, listrik, air, dan asrama.
  3. Menyediakan tempat Uji Kompetensi (TUK), Pos bantuan pelayanan pelatihan dan penempatan di tempat BLK serta program Bursa Kerja di LTSA.
  4. Membentuk Team evaluasi, monitoring terhadap kegiatan yang di selenggarakan oleh kegiatan pendidikan, pelatihan dan keterampilan serta layanan penempatan kerja di BLK.
  5. Membentuk konsorsium P3MI penempatan kerja dan Format evaluasi penempatan P3MI dengan Agensi
  6. Mencari sumber-sumber bantuan subsidi pelatihan baik dari APBN/APBD, KUR, Tahir Foundation, Kartu Pra Kerja dll.
  7. Melaporkan dan menerima laporan evaluasi dari Team pelaksana pendidikan dan pelatihan serta kegiatan layanan penempatan kerja

 

Pihak swasta sebuah perusahaan jasa dan konsultan pendidikan dan pelatihan (Lembaga Pelatihan Kerja) dan berpengalaman mengelola Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN) sebagai pelaksana operasional pendidikan, pelatihan dan keterampilan, memiliki tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut :

  1. Menyiapkan bahan rencana kerja dan kegiatan penyelenggaraan pendidikan pelatihan.
  2. Melaksanakan kegiatan adminitrasi kepegawaian tenaga pendidik, tenaga pelatihan dan konseling pelatihan/penempatan kerja.
  3. Menyiapkan dan mengelola kegiatan teknis pendidikan, pelatihan dan keterampilan,Komputer, wifi, perangkat lunak, perangkat keras dan kebutuhan ATK.
  4. Menyiapkan biaya (variable cost) dalam paket belanja bahan, alat tulis kantor, pengadaan bahan uji, konsumsi penyelenggaraan dan peserta pelatihan.
  5. Membuat acuan dan menyusun kegiatan pendidikan, pelatihan dan keterampilan serta melaporkan secara periodik.
  6. Melaksanakan layanan informasi, pendaftaran dan seleksi sesuai dengan kebutuhan pendididikan, pelatihan dan keterampilan serta penempatan kerja ke luar negeri sesuai undang – undang No. 18 Tahun 2017.
  7. Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan teknis, operasional, Dokumentasi, perawatan peralatan dan pemberdayaan pelatihan,
  8. Melaksanakan pengawasan, pembinaan kegiatan peserta pendidikan dan pelatihan selama mengikuti kegiatan.
  9. Membuat laporan setiap paket kegiatan pendidikan, pelatihan dan keterampilan.
  10. Melaksanakan kerjasama dengan Perusahaan Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI)

(Kerjasama Pembangunan BLK-PMI melalui Skema Public Private Partnership, terlampir)

 

  1. Bentuk Kerjasama

      Kerjasama pengelolaan pendidikan dan pelatihan kerja serta bantuan penempatan kerja ke luar negeri antara pemerintah dan sektor swasta yang diikat melalui tandatangan MoU (Memorandum of Understanding) dengan Disnakertrans Prov. Jatim dan Kerjasama Teknis dengan BLK Pemerintah dengan tenggang waktu maksimal 5 tahun.

 

Catatan bahwa kerjasama teknis untuk jangka pendek (3-6 bulan) dilakukan dengan BLK Wonojati Malang untuk pelatihan dan bantuan penempatan tenaga informal-caregiver-nursing home dan sektor pertanian. Sedang kerjasama dengan BLK Singosari dilakukan untuk pelatihan dan bantuan penempatan sektor formal-manufaktur (tenaga operator-las dan bubut). Sumber Calon PMI masih berasal dari P3MI.

 

Dalam rencana jangka panjang, kerjasama teknis ini akan dilakukan dengan 16 BLK lainnya dilingkungan Disnakertrans Prov. Jatim sesuai potensi dan kebutuhan pengguna (user) di pasar kerja diluar negeri serta mengoptimalkan networking bursa kerja Disnaker Kab/kota, Pemerintah Desa, Desmigratif, BLK dan hasil aktivitas jobfair serta layanan mobil keliling.

 

  1. Penutup

      Pada akhirnya pelaksanaan skema kerjasama pola Public Private Partnership ini dilakukan mengatasi kendala klasik keterbatasan anggaran, instruktur dan layanan publik yang kurang responsif. Kerjasama ini merupakan gabungan keunggulan masing-masing pihak guna percepatan hadirnya peran BLK pemerintah membantu menyediakan calon Pekerja Migran Indonesia yang terampil dan kompenten sesuai amanah UU No. 18 Tahun 2017 serta bertujuan mengurangi peran beban biaya calo.

     

Setidaknya melalui skema kerjasama ini, ada 3 (tiga) hal keuntungan langsung dari kebijakan intervensi pemerintah ini, yaitu tersedianya layanan informasi, desiminasi dan platform pencocokan pekerjaan (job matching), mengurangi cost structure biaya pelatihan dan uji kompentensi guna membantu mempercepat penyediaan calon pekerja migran yang terampil serta upaya monev yang berkelanjutan untuk menghasilkan perbaikan inovasi layanan kepada masyarakat. Semoga.