• Tlp : ( 031 ) 99842200, 99842221
  • Email : tkijatim@gmail.com
upt

Berita

Tim Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Cek Kesiapan Unit Yang Telah Berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) UPT P2TK Disnakertrans Jatim

  • Senin, 2020-07-06 - 13:40:05 WIB
  • Administrator
UPT

Surabaya, 29 Juni 2020

Tim Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Cek Kesiapan Unit Yang Telah Berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) UPT P2TK Disnakertrans Jatim di tahun 2019, untuk ditingkatkan menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Tim evaluator diketua ibu Wiwit Kurniawati, S AP dari biro pemerintahan setda prov. jatim didampingi tim inspektorat mendatangi dan mengevaluasi langsung kondisi di lapangan.

Sebagai informasi bahwa unit UPT P2TK Disnakertrans Jatim yang didalamnya ada layanan LTSA-PMI (Layanan Terpadu Satu Atap Pekerja Migran Indonesia) dan inovasi simPADU PMI ditahun 2019 telah mendapat predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kemenpan&RB. Ditahun 2020 ini, bersama unit layanan lainnya diusulkan kembali untuk mengikuti penilaian Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Dalam Ka UPT P2TK menyampaikan rencana pengembangan, kondisi sebelum dan sesudah perubahan serta kendala-kendala pengembangan zona integritas terutama adanya pandemi covid19 dan efisiensi anggaran. Namun demikian, disampaikan pula dalam kondisi pendemi covid19, tim UPT P2TK telah melakukan upaya gerak cepat melalui layanan counter helpdesk kepulangan pmi di juanda, emergency call/panic button dan surat keterangan jalan bagi kepulangan PMI selamam masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Selain itu, UPT P2TK juga melakukan fasilitasi layanan kepulangan PMI deportasi baik warga jatim maupun no warga jatim yang diturunkan diembarkasi surabaya.

Hasil masukan tim evaluator yang perlu ditindaklanjuti segera antara lain di area penguatan pengawasan meliputi :

1. Mekanisme Whistle Blowing System (WBS) dan peningkatan sosialisasi kepada masyarakat

2. Pengedalian gratifikasi dengan pemasangan CCTV dan tulisan di front desk

3. Revisi SK SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) untuk pembinaan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta mampu mendeteksi secara dini kemungkinan penyimpangan yang dapat merugikan negera.