• Tlp : ( 031 ) 99842200, 99842221
  • Email : tkijatim@gmail.com
upt

Berita

UPT P2TK dan DPRD Jatim Studi Banding ke BNP2TKI

  • Senin, 2019-11-18 - 08:17:50 WIB
  • Administrator
UPT

Peran Pemerintah Tingkat Desa harus memberi dan menerima informasi terkait pekerjaan sesuai dengan UU No.18/2017, salah satunya tercantum pada Pasal 6 ayat (1) yaitu pekerja dapat memperoleh informasi berupa pasar kerja, tata cara bekerja, dan kondisi tempat pekerjaan. Selain itu, agar pekerja dapat menjadi kompeten maka harus diberikan sosialisasi dan desiminasi informasi kemudian diberikan peningkatan kualitas diri pekerja melalui pendidikan pelatihan kerja, hal ini sudah ditetapkan pada Pasal 8 ayat (3) tentang perlindungan teknis. Mengenai Undang-undang yang telah disampaikan akan diawasi oleh DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) untuk mengurangi masalah-masalah yang terjadi kepada para pekerja dan keluarganya.

Karena kurangnya pemahaman para pekerja, mereka sempat mengalami masa sulit dan akhirnya menyalahkan pemerintah. Hal ini terjadi karena mereka bekerja bukan dibawah pengawasan pemerintah (ilegal). Pasal 27 menjelaskan bahwa hanya negara yang memiliki perjanjian tertulis yang bisa menerima PMI (Pekerja Migran Indonesia) sedangkan saat itu Malaysia belum memilikinya. Maka, diharapkan DPRD harus lebih mendalam saat mengawasi segala kegiatan yang berhubungan dengan perekrutan pekerja, dari segi informasi dan lainnya harus disampaikan transparant kepada para calon pekerja.

BP2TKI mengajak Pemerintah Daerah untuk ikut serta mengawal keberangkatan PMI agar terhindar dari calo sebab 87% calon pekerja berpendidikan SMA kebawah. Calon pekerja tersebut harus dilatih sehingga saat penempatan tidak hanya menjadi ART (Asisten Rumah Tangga).

Menurut DPRD Provinsi Jawa Timur Komisi Kesejahteraan Rakyat, mereka memandang bahwa paradigma pelindungan tentu memiliki beban kewenangan yang harus dilaksanakan. Maka dari itu, diharapkan pemerintah pusat dapat membantu pemerintah daerah terkait pemberian data program. Sebelumnya DPRD hanya memegang paradigma penempatan kini berganti menjadi paradigma pelindungan, yang artinya pemerintah daerah harus memberikan pelatihan.

Saat ini, DPRD telah membuat 16 BLK (Balai Latihan Kerja) dan sebanyak 15 BLK telah memiliki asrama, satu BLK telah berubah menjadi LPSA (Layanan Terpadu Satu Atap). DPRD juga sedang mempersiapkan dua LPSA di Sumeneb dan Kabupaten Malang. Namun, mereka memiliki beberapa kendala yaitu membutuhkan banyak kesiapan dan kemudian dalam persiapan LPSA kemungkinan akan ada penolakan imigrasi. Hal ini sedang dikomunikasikan kepada tempat terkait dan juga mereka berharap BNP2TKI ikut memberikan fasilitas yang bisa membantu dalam pelatihan calon pekerja.

Untuk menghindari adanya kejadian buruk terulang lagi, DPRD ingin menyusun perlindungan PMI dan keluarganya. Mereka berharap dengan adanya program tersebut dapat melahirkan calon pekerja yang produktik dan ditunjang dengan keluarga yang baik ketika akan dan selama ditinggal. Selain itu mereka akan membuat kewajiban pemerintah yaitu memberikan perlindungan kepada keluarga PMI. ** (Humas / BNP2TKI).