• Tlp : ( 031 ) 99842200, 99842221
  • Email : tkijatim@gmail.com
upt

Profil UPT

       PROFIL 

UPT PELAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (P3TKI)

 

 Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P3TKI) adalah Unit Pelaksana Teknis Operasional di lapangan dibawah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia melaksanakan sebagian tugas dinas dalam pelayanan, pemrosesan dokumenpenempatan, perlindungan dan penyelesaian masalah TKI secara terkoordinasi danterintegrasi pada pra penempatan dan purna penempatan.

Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia sesuai Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2016 mempunyai fungsi :

  1. Penyusunan rencana dan pelaksanaan program kegiatan pelayanan penempatandan perlindungan TKI;
  2. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi kinerja lembaga pelaksana penempatandan lembaga pendukung penempatan dan perlindungan TKI;
  3. Penyelenggaraan pemasyarakatan program penempatan dan perlindungan TKI;
  4. Pelayanan penerbitan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN);
  5. Pelaksanaan penyiapan sosialisasi dan penyuluhan kepada Calon TKI/TKI,keluarga TKI dan masyarakat umum;
  6. Pemberian perlindungan kepada Calon TKI, TKI, beserta keluarganya pada prapenempatan dan purna penempatan;
  7. Pengumpulan data, pemberian layanan informasi serta pembinaan sistem danjaringan informasi penempatan dan perlindungan TKI;
  8. Pemberdayaan dan pembekalan akhir pemberangkatan TKI;
  9. Pelaksanaan pemantauan penempatan dan perlindungan TKI di negarapenempatan;
  10. Pelaksanaan pendaftaran dan seleksi Calon TKI melalui penempatan olehPemerintah (Government to Government, dan Government to Private);
  11. Pemantauan penyediaan dan pelaksanaan sertifikasi Calon TKI;
  12. Pelaksanaan fasilitasi penyelesaian masalah TKI;
  13. Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan koordinasi antar instansi terkait di dalamLembaga Pelayanan Terpadu Satu Atap (LPTSA);
  14. Pemantauan pelaksanaan kerjasama luar negeri dan promosi;

Struktur organisasi Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia terdiri atas :

  1. Sub Bagian Tata Usaha;
  2. Seksi Penyiapan Penempatan dan Pemasyarakatan Program;
  3. Seksi Perlindungan, Pemberdayaan dan Kelembagaan Penempatan.

Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

1. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

  1. Mengumpulkan bahan penyusunan program dan anggaran;
  2. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  3. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
  4. Melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan;
  5. Melaksanakan pelayanan masyarakat;
  6. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kehumasan dan kearsipan;
  7. Mengkoordinaksan dan menyiapkan bahan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan;
  8. Menyiapkan bahan operasionalisasi sistem dan pemeliharaan jaringan pengelolaan informasi;
  9. Melaksanakan penyiapan bahan publikasi serta monitoring pengelolaan informasi dan dokumentasi penempatan dan perlindungan TKI;
  10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala UPT.

 

2. Seksi Penyiapan Penempatan dan Pemasyarakatan Program mempunyai tugas :

  1. Menyusun rencana program dan anggaran serta melaksanakan program kegiatan Seksi Penyiapan Penempatan dan Pemasyarakatan Program;
  2. Menyiapkan bahan sosialisasi dan penyuluhan program penempatan dan perlindungan TKI;
  3. Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan program penempatan dan perlindungan TKI kepada Calon TKI, TKI, keluarga TKI, lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, asosiasi profesi Tenaga Kerja Luar Negeri (TKLN), Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS), dan instansi terkait;
  4. Melakukan pengharmonisasian peningkatan kualitas TKI;
  5. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data Calon TKI yang berminat bekerja ke luar negeri serta potensi TKLN;
  6. Menyiapkan bahan layanan informasi tentang permintaan dan penawaran TKLN;
  7. Memantau informasi permintaan dan penawaran TKLN;
  8. Menghimpun data jabatan dari lembaga pelatihan kerja serta lembaga uji kompetensi TKI;
  9. Melaksanakan verifikasi dokumen penempatan Calon TKI/TKI yang akan berangkat bekerja ke luar negeri;
  10. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan TKI;
  11. Melaksanakan pelayanan penerbitan Surat Ijin Pengerahan (SIP) berdasarkan Job Order, Demand Letter atau Visa Wakalah;
  12. Melaksanakan pelayanan penerbitan Surat Pengantar Rekrut (SPR) berdasarkan SIP yang diajukan oleh PPTKIS untuk diberikan kepada Dinas yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota;
  13. Menyiapkan usulan bahan pembinaan dan pengendalian serta melaksanakan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP);
  14. Menyiapkan bahan pelaksanaan jejaring kerjasama luar negeri, promosi, pemetaan TKI dengan lembaga pendidikan, lembaga pelatihan dan asosiasi profesi TKLN;
  15. Menyiapkan bahan pendaftaran dan seleksi penempatan Calon TKI oleh pemerintah;
  16. Melakukan pelayanan penerbitan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN);
  17. Menghimpun dan melaporkan data penemptan TKI;
  18. Menghimpun data Calon TKI yang lulus seleksi dan data permintaan nyata dari luar negeri berdasarkan Job Order, Demand Letter atau Visa Wakalah;
  19. Mengkoordinasikan penyiapan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Seksi Penyiapan Penempatan dan Pemasyarakatan Program;
  20. Menyiapkan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Seksi Penyiapan Penempatan dan Pemasyarakatan Program;
  21. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

 

3. Seksi Perlindungan, Pemberdayaan dan Kelembagaan Penempatan mempunyai tugas :

  1. Menyusun rencana program dan anggaran serta melaksanakan program kegiatan Seksi Perlindungan, Pemberdayaan dan Kelembagaan Penempatan;
  2. Memberikan fasilitasi dalam penanganan kasus melalui advokasi dan mediasi;
  3. Membantu penyelesaian masalah TKI pada pra penempatan dan purna penempatan;
  4. Melaksanakan pemantauan dan membantu penyelesaian klaim asuransi;
  5. Menghimpun data remittansi;
  6. Menghimpun dan mengolah data TKI Purna;
  7. Menyiapkan bahan advokasi dan mendiasi;
  8. Menyiapkan rumah singgah/shelter TKI bermasalah;
  9. Melakukan pengamanan, pengawasan dan pengendalian pemberangkatan Calon TKI dan pemulangan TKI;
  10. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait secara terintegrasi dalam pelayanan perlindungan TKI (penanganan kasus, pelayanan pemulangan, kewirausahaan, edukasi perbankan);
  11. Melakukan pelayanan pemberdayaan Calon TKI/TKI/TKI Purna dan keluarganya;
  12. Memberikan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan pengaduan;
  13. Menyiapkan bahan pembinaan dan memantau lembaga pelaksana penempatan dan lembaga pendukung penempatan;
  14. Menyiapkan bahan dan mengevaluasi kinerja lembaga pelaksana penempatan dan lembaga pendukung penempatan;
  15. Membantu penyelesaian masalah yang dialami oleh lembaga pelaksana penempatan dan lembaga pendukung penempatan;
  16. Mengkoordinasikan penyiapan bahan laporan akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Seksi Perlindungan, Pemberdayaan dan Kelembagaan Penempatan;
  17. Menyiapkan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Seksi Perlindungan, Pemberdayaan dan Kelembagaan Penempatan;
  18. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

 

  1. KEKUATAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah Pegawai di Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesiasampai dengan akhir Bulan Desember 2017 sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang dengan rincian sebagai berikut :

  1. Kepala UPT : 1  Orang
  2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha : 1  Orang
  3. Kepala Seksi Penyiapan : 1  Orang

Penempatan dan Pemasyarakatan

   Program

  1. Kepala Seksi Perlindungan : 1 Orang

   Pemberdayaan dan Kelembagaan

   Penempatan

  1. Staf Aparatur Sipil Negara : 18 Orang
  2. Staf Pegawai Tidak Tetap : 14 Orang

Pegawai ASN berdasarkan Jenis Jabatan

  1. Esselon III : 1  Orang
  2. Esselon IV : 3  Orang
  3. Staf ASN : 18 Orang

Pegawai ASN berdasarkan Tingkat Pendidikan

  1. Pasca Sarjana : 5
  2. Sarjana : 5
  3. SLTA : 10
  4. SLTP : 1
  5. SD : 1

 


 

  1. SARANA DAN PRASARANA

Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (UPT P3TKI) mempunyai sarana dan prasarana sebagai berikut :

  1. Gedung kantor;
  2. Ruang rapat;
  3. Aula;
  4. Ruang kelas untuk PAP;
  5. Masjid;
  6. Gedung Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
  7. Kamar mandi untuk peserta PAP;
  8. Kantin;
  9. Lahan parkir;
  10. Mobil ambulance sebanyak 2 buah untuk pelayanan TKI bermasalah;
  11. Kendaraan roda 4 sebanyak 3 buah;
  12. Kendaraan roda 2 sebanyak 5 buah.
  13. Ruang Unit Pemberdayaan Pekerja Migran simPADU-PMI
  14. Mobil Unit Keliling Pemberdayaan simPADU-PMI

 

JENIS – JENIS PELAYANAN : 

  • Rekomendasi Rencana Kebutuhan Calon PMI

  • Rekomendasi Penerbitan Paspor

  • Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP)

  • Pelayanan Pendataan & Perlindungan bagi PMI yang datang melalui Bandara Juanda (Counter PMI)

  • Penandatangan Perjanjian Kerja

  • Rekom untuk pengurusan visa kerja PMI Taiwan ke Teto

  • Pengurusan pembayaran premi dan pencairan klaim asuransi

  • Informasi Kerja Keluar Negeri
  • Pengaduan PMI dan Keluarga
  • Pemberdayaan PMI purna tugas

 

KEGIATAN LAYANAN TKI YANG BERKAITAN DENGAN LAYANAN TERPADU SATU ATAP (LTSA) :

Di Pelayanan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Jatim di Jalan Bendul Merisi No 2 Surabaya, tergabung sebanyak 7 (tujuh) instansi  dengan layanan sebagai berikut :

  1. 1)Loket Disnakertrans prov. jatim : pelayanan legalisasi perjanjian penempatan,   surat pengantar rekrut, pengaduan dan informasi kerja ke luar negeri.
  2. 2)Loket LP3TKI/BNP2TKI : pengurusan verifikasi dokumen, Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP)  dan elektronik kartu tenaga kerja luar negeri atau   e-KTKLN.
  3. 3)Loket Dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kependudukan Prov. Jatim : pengecekan data administrasi kependudukan (KTP., KSK dan Akte) secara on line.
  4. 4)Loket Dinas Kesehatan Prov. Jatim : pengurusan surat pengantar untuk   melakukan medical chek up di fasilitas sarana kesehatan yang ditunjuk.
  5. 5)Loket Polda Jatim : pengurusan surat keterangan catatan kepolisian (skck) dari Kepolisian Daerah Jawa Timur  untuk calon TKI yang akan bekerja di   negara negara tertentu (misalnya taiwan)
  6. 6)Loket BPJS Ketenagakerjaan : pengurusan kepesertaan program jaminan perlindungan tki, sekaligus klaim asuransi jika terjadi kasus-kasus sesuai jaminan yang diberikan
  7. 7)Loket Imigrasi : penerbitan paspor

  Selain itu, terdapat instansi/lembaga pendukung yakni Bank Jatim dan Asosiasi Perusahan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (ASPATAKI)  serta Bursa Kerja/Konsultasi/Info Lembaga Setifikasi Profesi di ruang simPADU-PMI